Berita Reformasi Birokrasi
Berita Reformasi Birokrasi
Update Data Perjanjian Kinerja
No |
Nama Dokumen |
Lihat/Download Dokumen |
1 |
Perjanjian Kinerja 2019 Perubahan |
|
2 |
Perjanjian Kinerja 2020 Induk |
|
3 |
Perjanjian Kinerja 2020 Perubahan |
|
4 |
Perjanjian Kinerja 2021 Induk |
|
5 |
Perjanjian Kinerja 2021 Perubahan 1 (dikarenakan pergantian pejabat) |
Perjanjian Kinerja 2021 Perubahan 1 (dikarenakan pergantian pejabat) |
6 |
Perjanjian Kinerja Kepala Bagian dan Lurah |
|
7 |
Perjanjian Kinerja 2021 Perubahan (Seluruh OPD) | Perjanjian Kinerja 2021 Perubahan Seluruh OPD |
8 |
Perjanjian Kinerja 2022 Induk | Perjanjian Kinerja 2022 Induk |
9 |
Perjanjian Kinerja 2022 Perubahan 1 (dikarenakan pergantian pejabat) | Perjanjian Kinerja 2022 Perubahan 1 (dikarenakan pergantian pejabat) |
10 |
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 |
11 |
Perjanjian Kinerja 2023 Induk | Perjanjian Kinerja 2023 Induk |
12 |
Perjanjian Kinerja Induk 2023 Pasca Pembinaan Menpan | Perjanjian Kinerja Induk 2023 Pasca Pembinaan Menpan |
13 |
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 |
14 |
Perjanjian Kinerja Induk Tahun 2024 | Perjanjian Kinerja Induk Tahun 2024 |
15 |
Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2024 | Perjanian Kinerja Revisi Tahun 2024 |
16 |
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 |
- Category: Berita Reformasi Birokrasi
Fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pada Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek
Melalui Bagian Organisasi Setda, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan fasilitasi untuk Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 bertempat di aula Setda.
Acara yang dipimpin langsung oleh Sekda selaku Kepala Perangkat Daerah Setda Kabupaten Trenggalek tersebut menyatakan bahwa Setda selaku OPD sampling PMPRB harus mampu menaikkan kualitas pelaksanaan RB yang pengukurannya dilakukan melalui mekanisme PMPRB ini. Semua komponen di setda harus berperan aktif dan memahami mengapa kita harus melakukan reformasi birokrasi.
Bahwa pelaksanaan RB yang dipusatkan pada 8 (delapan) area perubahan yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, manajemen SDM Aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi tanggung jawab semua bagian yang ada di Setda.
Tidak ada satu bagian yang lebih penting dari Bagian yang lain. Berkolaborasi dan saling berkoordinasi sebagaimana misi Bpk. Bupati merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yg baik.
- Category: Berita Reformasi Birokrasi
Rapat Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja
![]() |
Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Bagian Organisasi setda, bersama dengan Tim Penyusun kebijakan terkait pengembangan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 bertempat di aula Setda Kabupaten Trenggalek, melaksanakan rapat penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja. Rapat dengan melibatkan stakeholder tersebut bertujuan untuk menyusun suatu kebijakan yang nantinya dijadikan pedoman bagi perangkat daerah/ unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mengembangkan budaya kerja dalam mendukung percepatan terlaksananya reformasi birokrasi.
|
- Category: Berita Reformasi Birokrasi