PMRB

Peraturan Terkait PMPRB :

1. Permenpan RB nomor 1 tahun 2012 tentang pedoman PMPRB

2. PEDOMAN MANUAL

3. Permen PANRB No. 26 Tahun 2020 EVALUASI PRB

4. LKE Manual RB 2021

5. Contoh Draft Renja RB 

Sebelum menginput LKE secara online, terlebih dahulu mempersiapkannya dengan mengisi LKE Secara Manual.

CONTOH PEMENUHAN DOKUMEN UNTUK LKE :

No

Area Perubahan

Referensi Dokumen Untuk Pemenuhan

1

2

3

PEMENUHAN

1.

MANAJEMEN PERUBAHAN

i. a.

a.  SK Tim RB

 

 

b.

Rencana Kerja Tim RB Dokumen/ dokumentasi kegiatan yang dilakukan tim RB dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi yang tertera pada SK Tim RB

 

 

c.

Dokumentasi monev, Hasil monev, dan dokumen lainnya yang mendukung Contoh: Surat, daftar hadir dll

 

 

ii. a.

Renja RB OPD

 

 

b.

Surat Undangan Sosialisasi Roadmap RB Kabupaten dan Rencana Kerja RB Kabupaten, dokumentasi, daftar hadir

 

 

c.

Rencana Kerja RB OPD dan Roadmap RB Kabupaten 

 

 

iii.  a.

SK Tim Assesor (yang melibatkan pejabat struktural lapis kedua) dan Admin PMPRB; daftar hadir, dokumentasi dan surat kegiatan Tim Assesor dalam melakukan pemantauan dan evaluasi RB OPD

 

 

b.

 Dokumentasi dan daftar hadir yang menunjukan seluruh Tim assesor hadir dalam pengisian LKE dan penetepan nilai PMPRB

 

 

c.

Rencana Aksi dan kegiatan tindak lanjut dari Monev RB

 

 

d.

Dokumentasi kegiatan monev renja RB; dokumen hasil monev Renja RB; Dokumentasi dan dokumen terkait tindak lanjut hasil monev Renja RB;

 

 

iv. a.

Dokumentasi kegiatan dan daftar hadir, surat yang menunjukkan dihadiri pimpinan OPD dalam pelaksanaan kegiatan2 terkait RB

 

 

b.

SK Tim budaya Kerja; Dokumentasi kegiatan2 sosialisasi dan internalisasi BerAKHLAK; Kegiatan inovasi yang dilakukan OPD; SK inovasi OPD

2.

DEREGULASI KEBIJAKAN

a.

Dokumentasi rapat, Notulen (berisi Analisa kebijkan   yang perlu dirubah) dan Daftar Hadir;

 

 

b.

Dokumen Kebijakan lama dan baru, contoh: Renja Induk (Dokumen lama) dan Renja Perubahan (Dokumen revisi/baru); atau Tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Baru pada tingkat diatasnya, dll

3.

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

i. a.

Perbub tentang Tusi, Hasil evaluasi dan Analisa kelembagaan

 

 

b.

Perbub tentang Tusi, Hasil evaluasi dan Analisa kelembagaan

 

 

c.

Perbub tentang Tusi, Hasil evaluasi dan Analisa kelembagaan

 

 

d.

Perbub tentang Tusi, Hasil evaluasi dan Analisa kelembagaan

 

 

e.

Perbub Penjabaran tusi, Peta jabatan dan uraian tugas

 

 

f.

Perbub tentang SOTK

 

 

g.

Perbub Penjabaran tusi, Peta jabatan dan uraian tugas

 

 

h.

Perbub SOTK, Hasil evaluasi dan Analisa kelembagaan

 

 

i.

Perbup tentang penjabaran tugas

 

 

j.

Revisi kebijakan terhadap perubahan peraturan terkait struktur organisasi dan tusi

 

 

ii. a.

Tindak lanjut Hasil evaluasi dan Analisa kelembagaan

 

 

 

Tindak lanjut Hasil evaluasi dan Analisa kelembagaan, Perbub SOTK/ Perubahan SOTK

4.

PENATAAN TATALAKSANA

i. a.

Probis; SK Probis

 

 

b.

Perbub Tusi; Probis

 

 

c.

Probis; Renstra; Renja

 

 

d.

Probis; Cascading Kinerja

 

 

e.

Probis; SOP

 

 

f.

SOP OPD

 

 

g.

Dokumentasi pelaksanaan tahap2 pada SOP

 

 

h.

Dokumentasi, Surat dan daftar hadir evaluasi Probis;  dan Prosedur operasional

 

 

i.

 Dokumentasi, Surat dan daftar hadir evaluasi Probis;  dan Prosedur operasional

 

 

ii. a.

Screenshot website, media sosial : instagram / facebook / twitter / youtube;  surat edaran berkaitan dengan keterbukaan informasi publik(website dan sosial media)

 

 

b.

Undangan Daftar Hadir dan dokumentasi rapat monev pengelolaan website

5.

PENATAAN TATALAKSANA
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

i. a.

Peta Jabatan

 

 

b.

Anjab; ABK

 

 

c.

Anjab; ABK

 

 

ii. a.

Dokumentasi Bimtek/ Sertif Bimtek

 

 

b.

Dokumentasi Bimtek/ Sertif Bimtek

 

 

iii.  a.

IKI

 

 

b.

IKI DAN IKU

 

 

c.

SKP DAN PK

 

 

d.

SKP

 

 

e.

SKP

 

 

f.

Dokumentasi kegiatan terkait pemberian reward dan punishment / SK Kepala OPD Terkait reward dan Punishment

 

 

iv. a.

Perbub Kode etik

 

 

 

Data Hukuman Disiplin Pegawai Pertahun/Persemester

 

 

v. a.

SKJ; Data Kelembagaan dan kepegawaian

 

 

b.

Peta Jabatan Uraian Tugas

 

 

vi. a.

Screenshot SIMPEG dan ASIK

6.

PENGUATAN AKUNTABILITAS

i. a.

Dokumentasi, Daftar Hadir dan Surat tentang kegiatan penyusunan renstra OPD

 

 

b.

PK Kepala OPD

 

 

c.

Realisasi SKP Bulanan; Evaluasi Program dan Kegiatan Triwulan

 

 

d.

KAK

 

 

e.

PK kepala OPD

 

 

f.

Evaluasi Program dan Kegiatan Triwulan

 

 

ii. a.

Surat, Dokumentasi daftar hadir kegiatan terkait peningkatan SDM dalam menangani akuntabilitas kinerja, contoh: Mensosialisasikan/ Diskusi/ Sharing ilmu terkait hasil dari pembinaan penguatan SAKIP;

 

 

b.

Evaluasi Program dan Kegiatan Triwulan

7.

PENGUATAN PENGAWASAN

i. a.

poster-poster larangan gratifikasi, dokumentasi sosialisasi tentang gratifikasi

 

 

b.

Laporan pengendalian gratifikasi per bulan

 

 

c.

Laporan pengendalian gratifikasi per bulan

 

 

d.

Laporan pengendalian gratifikasi per bulan

 

 

ii. a.

Dokumen manajemen resiko

 

 

b.

Dokumen manajemen resiko

 

 

c.

Dokumen manajemen resiko

 

 

d.

Surat kepada seluruh bidang terkait penginformasian Sistem Pengendalian Internal (sosialisasi/ surat pemberitahuan)

 

 

e.

Evaluasi program/ kegiatan per bulan/ Triwulan

 

 

f.

Evaluasi program/ kegiatan per bulan/ Triwulan

 

 

g.

Evaluasi program/ kegiatan per bulan/ Triwulan

 

 

iii.  a.

Daftar pengaduan masyarakat, data pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditindak lanjut

 

 

b.

Daftar pengaduan masyarakat, data pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditindak lanjut

 

 

c.

Daftar pengaduan masyarakat, data pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditindak lanjut

 

 

iv. a.

Surat, Daftar Hadir, Dokumentasi terkait sosialisasi WBS

 

 

v. a.

Surat, Daftar Hadir, Dokumentasi terkait Benturan Kepentingan

 

 

b.

Implementasi Penanganan benturan kepentingan, screenshot aplikasi atau media penanganan

 

 

c.

Lampirkan data penanganan benturan kepentingan, jika ada benturan kepentingan

 

 

d.

Lampirkan data evaluasi penanganan benturan kepentingan, jika ada benturan kepentingan

 

 

vi. a.

Piagam pencanangan pembangunan zona integritas

 

 

b.

Piagam pencanangan pembangunan zona integritas

 

 

c.

Evaluasi melalui resppon dari SKM online, pertanyaan dalam kuisioner mencakup kesesuaian pelayanan dengan jenis pelayanan;prosedur pelayanan;kecepatan pelyanan;biaya pelayanan apakah ada pemungutan atau tidak; kesesuaian dengan standar pelayanan; kompetensi atau kemampuan petugas; kesopanan petugas; kualitas sarana dan prasarana; serta penanganan pengaduan layanan

8.

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

i. a.

SK Standar Pelayanan

 

 

b.

 Screenshot maklumat pelayanan yang diupload pada website

 

 

c.

Dokumentasi; surat dan daftar hadir terkait standar pelayanan

 

 

ii. a.

Bukti sosialisasi/ pelatihan dalam upaya pelayanan prima

 

 

b.

Screenshot platform online yang terdapat seluruh informasi tentang pelayanan yang telah terhubung dengan SIPP

 

 

c.

Kebijakan dan dokumentasi terkait pemberian reward dan punishment pada petugas/ pelaksana layanan

 

 

d.

SK, Proprosal atau dokumentasi kegiatan terkait inovasi pelayanan

 

 

iii.  a.

 Foto atau screenshot media konsultasi dan pengaduan offline maupun online yang telah terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!

 

 

 

Surat Tugas unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan

 

 

 

Data pengaduan dan tindak lanjut yang diberikan

 

 

 

Data masukan dan tindak lanjut masukan; dokumentasi rapat atau diskusi evaluasi terkait keluhan/masukan

 

 

iv. a.

Data SKM/ screenshot portal SKM

 

 

b.

Screenshot aplikasi SKM/ hasil; SKM di website/ media sosial

 

 

c.

 Data tindak lanjut hasil SKM/ Data SKM/ screenshot portal SKM

 

 

v. a.

 Screenshot media pelayanan, contoh: website; webmail; media sosial

 

 

b.

Surat pengaduan update aplikasi; screenshot media pelayanan yang lama dan terbaru

REFORM

1.

MANAJEMEN PERUBAHAN

i. a.

SK Agen Perubahan; Dokumentasi Kegiatan Agen perubahan

 

 

b.

Dokumentasi Kegiatan Agen Perubahan

 

 

c.

SK Agen Perubahan; Dokumentasi Kegiatan Agen perubahan

 

 

ii. a.

LKjIP

 

 

iii.

SOP Kegiatan Budaya Kerja

2.

DEREGULASI KEBIJAKAN

a.

Peta Keterkaitan kebijakan, Contoh Perda pelayanan publik-> ditindak lanjuti dengan Perbub tentang SP, SOP dan SKM ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang SP, SOP dan SKM

 

 

b.

Kebijakan yang baru terbit terkait pelayanan dan/ perizinan; Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi

3.

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

 

Perbub SOTK, penjabaran tugas

 

 

 

Probis

4.

PENATAAN TATALAKSANA

i. a.

Probis dan SK probis

 

 

ii. a.

Screenshot Aplikasi SPBE

 

 

b.

Screenshot Aplikasi SPBE

 

 

iii. a.

Screenshot aplikasi/ portal/media terkait transformasi digital bidang proses bisnis utama

 

 

b.

Screenshot aplikasi/ portal/media terkait transformasi digital bidang administrasi pemerintahan

 

 

c.

Screenshot aplikasi/ portal/media terkait transformasi digital bidang pelayanan publik

5.

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

i.

 IKI

 

 

ii.

Daftar Nominatif Assesment Lingkup OPD

 

 

iii.

Data Hukuman Disiplin (Humdis) OPD

6.

PENGUATAN AKUNTABILITAS

i.

LAKIP (beri keterangan halaman berapa pada masing-masing poin)

 

 

ii.

Screenshot aplikasi yang terintegrasi

 

 

iii.

 Dokumentasi kegiatan reward and punishment

 

 

iv.

PK; IKI; IKU

7.

PENGUATAN PENGAWASAN

i.

Data Jumlah pegawai dan Data Jumlah Eselon II yang telah melapor LHKPN

 

 

 

Data Jumlah pegawai dan data Jumlah eselon III, IV, dan Fungsional dan Pelaksana yang melapor LHKASN

 

 

 

Data pengaduan masyarakat

8.

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

i. a.

Data inovasi, dokmentasi kegiatan inovasi atau screenshot/link aplikasi inovasi

 

 

 

Data inovasi, dokmentasi kegiatan inovasi atau screenshot/link aplikasi inovasi

 

 

ii.

Screenshot media pengaduan layanan, data pengaduan penanganan dan tindak lanjut penanganan pengaduan layanan.