Setda Kabupaten Trenggalek
Audiensi ke Pemprov. DIY
Pada tanggal 1 Agustus 2022, bertempat Gedhong Willis, Komplek Kepatihan, Kantor Gubernur DIY (Jl. Malioboro Nomor 16, Suryatmajan, Danurejan DIY), bersama Bpk/Ibu Forkopimda, Bpk. Pj. Sekda, Para Asisten Sekda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Satpol PP, Bagian Prokopim dan Bagian Umum Setda, mendampingi audiensi Bpk. Bupati Trenggalek dengan Gubernur DIY, Bpk. Sri Sultan Hamengkubuwono X. Hasil audiensi ini, disepakati bahwa Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemprov. DIY, direncanakan akan ditandatangani besok tanggal 1 September 2022 di Trenggalek. Selanjutnya, dalam rangka men-detail-kan tindak lanjut Kesepakatan Bersama tersebut, dipersilahkan Perangkat Daerah di Kabupaten Trenggalek dan DIY saling bertukar informasi tentang draft PKS yang akan dikerjasamakan untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD-nya masing-masing (SDGs/TPB.17)
- Category: Administrasi Pemerintahan
Menerima Kunjungan Kemenko RI
Pada tanggal 21 Juli 2022, bertempat Gedung Bhawarasa Lantai I, bersama Perangkat Daerah terkait, PPK. Konstruksi Bendungan Bagong dan PPK Pengadaan Tanah Bendungan Bagong, menerima kunjungan rombongan dari Kemenko Perekonomian RI dan mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan dan Evaluasi Pelaksanaan PSN Bendungan Bagong. Kunjungan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Pusat untuk melakukan percepatan dan keseriusan semua pihak dalam proses pembangunan PSN Bendungan Bagong. Oleh karena itu, pihak Kemenko. berharap agar Pemkab. Trenggalek segera melakukan analisis Pro dan Kontra dalam penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) percepatan PSN Bendungan Bagong. Hasil analisis pro dan kontra tersebut, agar segera disampaikan ke Kemenko. Perekonomian RI sebagai laporan ke pimpinan dan pengambilan kebijakan berikutnya (SDGs/TPB.16)
- Category: Administrasi Pemerintahan
Rakor Integrasi Kerja Sama Daerah
Pada tanggal 12-13 Juli 2022, bertempat di Hotel Aliante (Jl. Aries Munandar Nomor 41-45 Kota Malang), bersama Bappedalitbang, mengikuti Rakor Integrasi Pemetaan Kerja Sama Daerah dan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama (Legal Drafting), yang diselenggarakan oleh Biro Pemerintahan dan Otoda Setda Provinsi Jatim. Dengan diadakan rakor ini, agar Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur mengidentifikasi dan memetakan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan antara daerah dengan daerah lainnya (KSDD) dan antara daerah dengan pihak ketiga (KSDPK), serta terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah. Harapannya, hal ini dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (RPJMD masing-masing), meningkatkan efektivitas,efisiensi dan kecepatan pelayanan publik, menutupi celah fiskal daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kemitraan ini dapat mendukung tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD (SDGs/TPB.17)
- Category: Administrasi Pemerintahan