Pemkab Batang saat ini menjadi rujukan daerah lain untuk belajar pengelolaan tata pemerintahan. Salah satunya Pemkab Trenggalek, Jatim yang melakukan studi banding tentang unit layanan pengadaan (ULP) barang/jasa serta pengelolaan anggaran daerah, baru-baru ini.

Kunjungan kerja (kunker) Pemkab Trenggalek dipimpin Asisten Ekonomi Pembangunan Agung Sujatmiko bersama 40 orang. Mereka ditemui Wakil Bupati Soetadi di ruang pertemuan kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPMPT) Batang.

Agung mengatakan, kedatangan bersama rombongan Pemkab Trenggalek ingin belajar tentang terobosan yang dilakukan Pemkab Batang dalam pengelolaan anggaran daerah yang efektif serta pengadaan barang/jasa melalui unit layanan pengadaan (ULP).

“Kita juga ingin belajar bagaimana Bupati Batang bisa menerima Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA),“ ujarnya. Wakil Bupati Soetadi mengatakan, berbagai penghargaan yang diraih Pemkab Batang memotivasi jajaran birokrasi untuk bekerja lebih baik lagi. Untuk ULP, Pemkab Batang mendapat ISO27001-2013.

Dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih dan transparan, Pemkab juga bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti ICW, TII, Ombudsman, Komnasham, dan lembaga lain seperti BPK, BPKP, LSM, dan pihak lain. “Di sisi lain kita juga membentuk Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) untuk menerima keluhan pelayanan publik.

Dalam pengerjaan proyek konstruksi, rekanan juga diminta melakukan penandatangan kontrak perjanjian kerja,“ tegasnya. Kabag Dalbang Setda Batang Ari Yudianto mengatakan, pola kerja ULP menggunakan standard operasional procedure (SOP) yang jelas.

Pemkab juga membangun komitmen seperti dengan pernyataan komitmen bupati, pakta integritas kepala SKPD, pakta integritas ULP, pernyataan itikad baik rekanan, serta MoU Bupati dengan Unnes Semarang terkait dengan uji laboratorium proyek fisik.

“Untuk membangun transparansi, Pemkab membangun sistem informasi monitoring pengendalian evaluasi dan pelaporan pembangunan (Simpelbang).

 

Melalui Simpelbang, masyarakat bisa mengakses langsung program dan kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Dari nama paket pekerjaan, alokasi anggaran, pelaksana pembangunan, nilai kontrak, waktu pelaksanaan dan progres pekerjaan serta dokumentasi hasil,“ katanya.